Polsek Malaka Barat Kawal Dialog Klarifikasi Lahan Kampung Nelayan Merah Putih, Kedepankan Musyawarah dan Kondusivitas

Polsek Malaka Barat Kawal Dialog Klarifikasi Lahan Kampung Nelayan Merah Putih, Kedepankan Musyawarah dan Kondusivitas

Polsek Malaka Barat Kawal Dialog Klarifikasi Lahan Kampung Nelayan Merah Putih, Kedepankan Musyawarah dan Kondusivitas

Malaka, 13 Oktober 2026 – Polsek Malaka Barat mengawal jalannya dialog klarifikasi lahan terkait rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta mencari titik temu melalui komunikasi dan musyawarah.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Camat Malaka Barat, Selasa (13/10/2026), pukul 10.20 hingga 13.30 WITA, dihadiri Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malaka, Camat Malaka Barat, Kapolsek Malaka Barat, para kepala desa, Sekretaris Desa Umatoos, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta Bhabinkamtibmas Desa Umatoos.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Malaka Barat menekankan pentingnya menjaga komunikasi yang baik di tengah masyarakat, khususnya dalam membahas persoalan batas wilayah dan penamaan Kampung Nelayan Merah Putih. Seluruh pihak diharapkan dapat menyampaikan pendapat secara tertib, saling menghormati, serta mengutamakan penyelesaian melalui dialog.

Kapolsek juga mengingatkan agar setiap persoalan dikoordinasikan dengan instansi yang berwenang sehingga pembahasan mengenai status lahan, pelaksanaan program, dan penamaan kawasan dapat ditangani sesuai mekanisme yang berlaku. Kehadiran Polri dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga keamanan dan ketertiban agar proses klarifikasi berjalan kondusif.

Dalam dialog tersebut, tokoh adat dan tokoh masyarakat Dusun Loofoun, Desa Rabasahain, menyampaikan dukungan terhadap program pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Namun, mereka berharap kejelasan mengenai batas wilayah antara Desa Umatoos dan Desa Rabasahain dapat dibahas bersama. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap penggunaan nama Desa Umatoos dalam nomenklatur program karena adanya pandangan bahwa kawasan Pantai Abudenok termasuk wilayah Desa Rabasahain.

Masyarakat mengusulkan agar Pemerintah Kabupaten Malaka memfasilitasi pembahasan lebih lanjut mengenai batas wilayah dan penamaan kawasan, sehingga keputusan yang diambil dapat dipahami serta diterima oleh pihak-pihak terkait.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Malaka menyatakan bahwa berbagai masukan masyarakat akan diteruskan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk memperoleh perhatian dan tindak lanjut. Terkait penamaan atau nomenklatur Kampung Nelayan Merah Putih, koordinasi lanjutan akan dilakukan guna membangun kesepahaman bersama.

Apabila diperlukan perubahan nomenklatur, prosesnya akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Camat Malaka Barat menyampaikan komitmennya untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Perikanan Kabupaten Malaka terkait pembahasan batas wilayah dan usulan penamaan program, dengan harapan pembangunan tersebut dapat terlaksana di wilayah Kecamatan Malaka Barat.

Melalui kegiatan klarifikasi ini, seluruh pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan sekaligus membangun komunikasi dalam mencari penyelesaian yang bijaksana. Kejelasan informasi, koordinasi antarlembaga, dan penghormatan terhadap aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan.

Seluruh rangkaian kegiatan berakhir pada pukul 13.30 WITA dalam keadaan aman, tertib, dan lancar.

Polsek Malaka Barat mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persaudaraan, menghindari provokasi, serta mempercayakan penyelesaian persoalan kepada instansi yang berwenang. Dengan mengedepankan dialog dan semangat kebersamaan, diharapkan setiap perbedaan pandangan dapat dikelola secara damai tanpa mengganggu hubungan baik antarmasyarakat.

Polri hadir menjaga kondusivitas, mendukung dialog, dan merawat persatuan demi pembangunan yang membawa manfaat bagi masyarakat.